PERPRES NO.50 TAHUN 2005

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  50  TAHUN  2005

TENTANG

LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang       :      bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Produktivitas Nasional;

Mengingat         :     1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :    PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL.

 BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga Produktivitas Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional.

 

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai fungsi :

a.    pengembangan budaya produktif dan etos kerja;

b.    pengembangan jejaring informasi peningkatan produktivitas;

c.    pengembangan sistem  dan teknologi peningkatan produktivitas;

d.    peningkatan kerja sama di bidang produktivitas dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Internasional.

 

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Lembaga Produktivitas Nasional dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait jika dipandang perlu.

 BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 5

Susunan keanggotaan Lembaga Produktivitas Nasional terdiri dari :

a.     Ketua

merangkap anggota       :     Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b.    Wakil Ketua

merangkap anggota      :     Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro  dan Keuangan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian

c.    Sekretaris

merangkap anggota       :     Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

d.    Anggota                        :     1.    Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;

2.    Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;

3.    Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan;

4.    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;

5.    Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

6.    Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

7.    Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian;

8.    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;

9.    Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;

10.  Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

11.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;

12.  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;

13.  Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;

14.  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;

15.  Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;

16.  Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17.  Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

18.  Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

19.  Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

20.  Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

21.  Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Bagian Kedua

Kesekretariatan

Pasal 6

(1)        Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Lembaga Produktivitas Nasional dibantu oleh Sekretariat.

(2)        Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 7

(1)    Apabila dipandang perlu, Ketua Lembaga Produktivitas Nasional dapat membentuk kelompok kerja.

(2)    Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Lembaga Produktivitas Nasional.

(3)    Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Produktivitas Nasional.

 

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

(1)    Lembaga Produktivitas Nasional mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2)    Dalam pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Produktivitas Nasional dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, organisasi pekerja/organisasi buruh, perguruan tinggi, asosiasi profesi atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Ketua Lembaga Produktivitas Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata kerja Lembaga Produktivitas Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Produktivitas Nasional.

 BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Lembaga Produktivitas Nasional, dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pusat Produktivitas Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

                              Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  3 Agustus 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s